Kamis, 27 Juni 2019

Pak Muhadjir, Zonasi dan Komplek Perum yang Jalanannya Bikin Pusing

Soal PPDB ini, bikin sampai kebawa mimpi. Gara-gara berita zonasi terooos. Aku sampai mimpi dikejar-kejar humas Pemkot karena dia ga terima sama pemberitaanku soal PPDB. Padahal pekerjaanku sekarang cuma jadi,,, penonton youtube dan pembaca webtoon

Nah soal zonasi ini, bikin aku terkenang masa-masa pernah kerja di sekolah swasta. Dulu (kayaknya sampai sekarang  juga masih) Hampir tiap mau ajaran baru, gurunya resah. Akankah sekolahnya masih bisa bertahan. Sebab apa, di sana mereka dipatok sama ukuran rombongan belajar (rombel). Ingat laskar pelangi? Nah itu, si Bu  Mus (Cut Mini) kan sampai resah gitu, takut muridnya kurang. Di film itu SD Gantong Muhammadiyah (ya gak sih?) terancam ga bisa bertahan kalau ga bisa menuhin jumlah rombel.

Kejadian itu persis sama, dengan nasib sekolah swasta. Memang tak terelakkan sedihnya jika dijadikan pilihan kedua. Ya itu yang dirasakan sekolah swasta. Sampai udah nurunin harga diri bea formulir gratis, tanpa DP pendaftaran, pas ternyata si calon murid ini ternyata masuk negeri, dilepaslah swasta ini begitu saja. Sedih tau.

Belum lagi nasib guru-guru yang ngajar di swasta. Karena jumlah murid dikit, seringkali mereka kena sasaran dikurangi gajinya, uang transportnya, bahkan yang paling sakit hati, pemecatan.

Sejauh ini, di Tangerang belum ada yang panas-panas soal PPDB. (Semoga aja ga ada beneran). Kebijakan di sana mungkin bisa ditiru di beberapa wilayah yang 'diamuk' sama orang tua murid karena kelelahan sama sistem zonasi.

Kali ini cukup sepakat sih sama omongan Muhadjir soal "mengapa pemerintah menerapkan sistem zonasi". Kenapa sepakat?

Muhadjir bersabda, "Dengan adanya sistem zonasi, Mendikbud berharap kualitas pendidikan setiap sekolah itu sama. Tidak ada ketimpangan dengan stigma sekolah favorit dan tidak favorit. Tujuan sistem zonasi, terang dia, ialah menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan nonfavorit. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Berupaya menjadikan semua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke. Khususnya sekolah negeri,". Gitu wahai ibu-ibu... Tah dengekan bapak-bapak.

Saya pun pernah merasakan, muaknya sebuah sistem PPDB. Dulu tuh, hayati sebel uang orang kabupaten dari ujung mana, eh bisa sekolah di kota. Bahkan sepengamatan dua bola mata ini, isi sekolah yang untuk anak negeri itu, yang biayanya gratis itu, sekolahnya diisi sama anak-anak elite. Kalau di Tangerang mah, anak-anak perum egeh. Yang rumahnya pada bagus-bagus. Yang jalanan rumahnya udah dari jaman baheula udah dikonblok. Iya, perum yang jalanan rumahnya bikin pusing itu loh.

Dulu, di SMP tempat saya daftar, pas lagi ngecek hasil seleksi atas diri saya. Sebelum pengumuman, saya jelajahi website sekolah itu. Di sana pun saya temui sebuah hal menjengkelkan. Dengan tidak malunya, website itu majang kanal, bangku kosong. Aku yang waktu itu masih kecil, suci dan polos, engehnya bangku kosong itu maksudnya kayak di film bangku kosong. Pokoknya dulu pikiran soal itu cuma bangku horor aja. Gak pikir panjang pokoknya. Jiwa julidku belum lahir saat itu. Setelah sadar. Aku cuma. Ya Tuhan, mohon ampun atas segala dosa selama ini, aku tak paham apa itu bangku kosong.

Jadi, kebijakan di Tangerang  yang ada saat ini, mungkin  bisa dicoba daerah lain, yang sedang 'runyam' soal zonasi ini. Dia ga nerapin merger sih, tapi nerapin kebijakan SMP gratis buat negeri atau pun swasta. Sebetulnya, selain itu, perlu juga pengarahan  penyadaran untuk seluruh kaum orang tua di muka bumi Indonesia ini. Sekolah swasta ga senista itu, jangan jadiin anak-anak sebagai korban ambisi. Jangan jadiin anak-anak alasan untuk kalian biar eksistensi untuk unjuk gigi kepada tetangga "Anakku mah sekolah di sekolah favorit bla bla bla,". Stop riya' berkedok pendidikan terbaik untuk anak. Pak Muhadjir, tumben loh kali ini aku sepakat sama kamu. Mwah.

0 komentar:

Posting Komentar